KONVENSI MONTEVIDEO 1933 PDF

Menurut Konvensi Montevideo tahun yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, suatu negara harus mempunyai unsur-unsur berikut ini. Penduduk Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Penduduk lazim disebut rakyat. Rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh satu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Author:Maujin Doulkree
Country:Mongolia
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):2 August 2016
Pages:250
PDF File Size:18.34 Mb
ePub File Size:1.66 Mb
ISBN:742-7-24000-439-7
Downloads:59079
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Doum



Menurut Konvensi Montevideo tahun yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, suatu negara harus mempunyai unsur-unsur berikut ini. Penduduk Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.

Penduduk lazim disebut rakyat. Rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh satu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Penduduk warga negara merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Warga negara memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman terutama yang datang dari dalam negeri. Karena tidak ada suatu negera pun yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada keinginan dan tindakan dari rakyat itu sendiri. Rakyat sebagai unsur negara harus mempunyai cita-cita untuk bersatu. Wilayah Wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam negara. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara.

Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam wilayah itulah dibangun organisasi dan lembaga untuk memudahkan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta menyejahterakan rakyat. Wilayah merupakan tempat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan sebagai warga dari suatu negara.

Pemerintah yang berdaulat Pemerintah memegang peranan penting dalam kehidupan negara. Pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana dalam arti mengkoordinasikan kegiatan pertahanan negara. Pemerintah yang berwenang memutuskan dan melaksanakan aspirasi-aspirasi rakyat yang biasanya dituangkan dalam aturan-aturan yang mengikat baik bagi rakyat maupun bagi pemerintah itu sendiri.

Rakyat yang potensial dan wilayah yang luas tidak mungkin akan dimanfaatkan secara terus-menerus dan terkendali dengan baik jika tidak ada pemerintah yang berdaulat.

Pengakuan dari negara lain Pengakuan dari negara lain merupakan syarat deklaratif, bersifat menerangkan tentang adanya suatu negara.

Pengakuan dari negara lain diwujudkan dalam bentuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pertahanan negara. Kerja sama dengan negara lain baik kerja sama bilateral, regional, maupun internasional. Pengakuan dari negara lain terdiri atas dua macam, yaitu: Pengakuan de facto : berarti keberadaan suatu negara atau pemerintah telah diakui dan memenuhi syarat berdasarkan kenyataan.

Pengakuan de jure : berarti suatu negara atau pemerintah diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional. Dengan kata lain, pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi unsur konstitutif menurut hukum internasional. Artinya suatu negara akan mengadakan hubungan dengan negara lain, dan dianggap sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan atau unsur-unsur tersebut. Keempat unsur negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting, berkaitan dengan konsep bela negara dan pertahanan negara.

Demikianlah artikel kali ini tentang 4 Unsur-unsur terbentuknya negara berdasarkan Konvensi Montevideo Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terimakasih.

BERNARD WERBER LE SOUFFLE DES DIEUX PDF

4 Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933

Saafroedin Bahar2 Abstract In the absence of rigorous philosophical tradition in Indonesia, to build a nation and a nationstate out of hundreds of ethnic groups, Indonesian leaders have to forge their own makeshift political philosophy, derived from many schools of thoughts. Hence, for nearly a century, Indonesian political discourse were uniquely marked by a hodgepodge of philosophical thoughts probably inspired by the traditional syncretic way of thinking -- in which coherency and consistency were not amongst the noblest attribute. Pancasila, the five principles of the Indonesian political philosophy, can be regarded as the brainchild of this political syncretism. Even though widely appraised and accepted, as yet there is no consistent and coherent method of inculcating and implementing the abstract principles into the urgently needed nation- and state-building process. In this paper the author offers a new approach, inspired by the simple statement found in article 1 of the Montevideo Convention, which says that there are three [or four, if capacity of the state is included] constituent components of the state as a person of international law i.

KOLIBA POL JANG PDF

Montevideo Convention

See also: Declarative theory of statehood In most cases, the only avenue open to self-determination for colonial or national ethnic minority populations was to achieve international legal personality as a nation-state. In most cases, their own existence and independence had been disputed or opposed by one or more of the European colonial empires. They agreed among themselves to criteria that made it easier for other dependent states with limited sovereignty to gain international recognition. Contents of the convention[ edit ] The convention sets out the definition, rights and duties of statehood. Most well-known is Article 1, which sets out the four criteria for statehood that have been recognized by international organizations as an accurate statement of customary international law : The state as a person of international law should possess the following qualifications: a a permanent population; b a defined territory; c government; and d capacity to enter into relations with the other states. Furthermore, the first sentence of Article 3 explicitly states that "The political existence of the state is independent of recognition by the other states.

KX TDA15 PDF

Konvensi Montevideo

Oleh karena itu, nation- and state-building selain pada dasarnya merupakan suatu rekayasa struktur politik, juga akan memerlukan adaptasi kultural terencana, baik di kalangan elite pendiri negara maupun di kalangan massa yang hidup di "akar rumput". Fifth Impression. Program Pascasarja-na Universitas Gadjah Mada. Edisi Ke-empat. Sekretariat Negara. Konteks Kene- araan Hak Asasi Manusia.

ENFERMEDADES FEBRILES EXANTEMATICAS PDF

5 Unsur-Unsur Negara (Menurut Konvensi Montevideo), Lengkap Penjelasan

Herminio Portell Vila Alfredo Nogueira Siapa, setelah dipamerkan Kuasa mereka, yang ditemukan berada dalam keadaan baik dan karena, telah disepakati sebagai berikut: Pasal 1 Keadaan sebagai orang hukum internasional harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: a populasi permanen, b wilayah yang didefinisikan c pemerintah, dan d kapasitas untuk masuk ke dalam hubungan dengan negara-negara lain. Pasal 2 Negara federal akan merupakan satu-satunya orang di mata hukum internasional. Pasal 3 Keberadaan politik negara tidak tergantung dari pengakuan oleh negara lain. Bahkan sebelum pengakuan negara memiliki hak untuk membela integritas dan kemerdekaan, untuk menyediakan untuk konservasi dan kemakmuran, dan akibatnya untuk mengatur sendiri seperti melihat cocok, untuk mengatur atas kepentingannya, mengelola layanan, dan untuk menentukan yurisdiksi dan kompetensi dari pengadilannya.

Related Articles